October 20, 2014 7:24 am
Berita

Potensi Tambang Emas Gumelar 9,7 Ton Perhitungan Dinas ESDM Hingga Kini Belum Berizin

“Kalau (izin,red) WP nya turun, lalu akan ada lelang untuk menentukan perusahaan penambang. Setelah itu, kegiatan tambang emas di Gumelar akan lebih aman. Tentunya, dengan WP ini, kegiatan tambang juga akan menyumbang PAD daerah,”-Anton Adi Wahyono, Kepala ESDM Banyumas-
PURWOKERTO, SATELITPOST–Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Banyumas memperkirakan potensi tambang emas di Kecamatan Gumelar mencapai 9,7 ton. Sayangnya hingga kini, keberadaan tambang tersebut masih ilegal atau belum berizin.
Demikian dikatakan Kepala ESDM Kabupaten Banyumas, Anton Adi Wahyono ditemui SatelitPost belum lama ini. Menurutnya, potensi kandungan emas di Kecamatan Gumelar sangat besar.
“Berdasarkan survei dan uji kandungan yang dilakukan beberapa tahun lalu, kandungan emas di lokasi tersebut mencapai 9,7 ton,” kata Anton.
Dia menyebut lokasi tersebut sebagai aset besar yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan pendapatan asli daerah yang cukup lumayan bagi daerah. Namun, pengajuan surat izin legalisasi wilayah pertambangan (WP) belum kunjung disetujui oleh DPRD Banyumas.
“Kalau (izin,red) WP nya turun, lalu akan ada lelang untuk menentukan perusahaan penambang. Setelah itu, kegiatan tambang emas di Gumelar akan lebih aman. Tentunya, dengan WP ini, kegiatan tambang juga akan menyumbang PAD daerah,” katanya.
Terkait aktivitas penambangan, Anton menyebut kegiatan yang dilakukan para penambang belum berizin. Menurutnya, pihak ESDM dari sejak awal kemunculan penambang liar sudah melarang kegiatan tersebut. Namun, larangan berbentuk sosialisasi dan kegiatan penyuluhan tidak pernah diindahkan oleh para penambang.
“Kejadian seperti kemarin itu (dua penambang tewas di sumur tambang,red) sebenarnya sudah kami khawatirkan. Tapi wong para penambangnya tidak nurut. Kita mau tutup paksa nanti ribut, demo, alesannya urusan perut,” kata dia.
Anton menyebut, kegiatan para penambang liar di area tersebut merugikan banyak pihak. Dia merinci, kerugian pertama terkait pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini merupakan akibat dari tidak adanya standar pengolahan limbah.
Selanjutnya, kerugian bagi pemerintah daerah. “Jika ada izin dan penambangan dilakukan secara benar maka pemkab akan mendapatkan royalti. Dan ini masuk ke PAD. Kalau dilakukan secara liar seperti selama ini, maka tidak akan ada pemasukkan bagi kas daerah,” katanya.
Kerugian terakhir terkait dengan resiko bahaya yang harus ditanggung para penambang. “Ini sudah tidak perlu dijelaskan, resiko kesehatan dan keamanan di lokasi pertambangan itu besar sekali,” ujarnya. (tim satelitpost)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top