Banyumas

Penonaktifan Tanpa Pemberitahuan

Tiba-tiba BPJS Tak Bisa Dipakai

Magang Dua | Kamis, 12 Januari 2017 - 15:15:44 WIB | dibaca: 120 pembaca

PURWOKERTO, SATELITPOST- Layanan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan kembali dikeluhkan. Frans Fadlan, aktivis Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) asal Purwokerto beserta keluarga menjadi satu korbannya.

 

Kartu BPJS Kesehatan Frans beserta keluarga ternyata sudah nonaktif sejak November tahun lalu. Penonaktifan itu tanpa pemberitahuan. Fran baru mengetahui jika BPJS Kesehatannya tak berfungsi setelah sepekan yang lalu mencoba mengecek tekanan darahnya.

 

"Saya kan mau nyetir ke Jakarta, antisipasi kesehatan, saya cek tensi dulu di Klinik IDI. Tapi katanya BPJS-nya tidak aktif," kata Frans saat ditemui SatelitPost Rabu (11/1).

 

Merasa kaget karena setahu dia, pembayaran ia lakukan rutin dengan autodebet di Bank Mandiri. Ia pun menanyakan tidak aktif. Klinik IDI memberikan jawaban karena sama sekali tidak tahu.

 

Akhirnya, Frans mencoba menanyakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. "Katanya bank-nya mungkin belum membayar iuran ke BPJS. Saya langsung tanya istri, kok bisa rekening kosong. Kebetulan istri juga di waktu yang sama ke Bank Mandiri. Katanya sejak November autodebetnya berhenti, tapi kok tidak ada pemberitahuan sama sekali," kata dia.

 

Berhentinya autodebet menurut dia sangat merugikan. Karena tanpa pemberitahuan, ke peserta. "Kalau kaya gini kan masyarakat yang rugi. Kalau orang yang lagi mempunyai uang tidak masalah, tapi bagaimana kalau yang tiba-tiba sakit tidak punya uang. Kan kasihan masyarakat jadi korban lagi. Katanya pemberitahuan lewat SMS, tapi mana saya tidak di SMS," kata dia.

 

Hal serupa pun dialami beberapa orang yang curhat ke Frans di salonnya. Ada beberapa orang yang mengalami hal serupa, Kartu JKN-KIS non aktif tanpa sepengetahuan peserta. Menurut dia, banyak masyarakat yang dirugikan, tapi enggan takut.

 

Bank, kata Frans, mengatakan peserta kembali melakukan pembayaran secara manual di tempat pembayaran terdekat. Namun, Frans merasa takut nantinya akan double pembayaran.

 

"Kalau membayar manual, nanti mbok double. Bayar manual, tapi juga tetap ada penarikan melalui autodebetnya. Kita kan tida ada yang tahu," katanya.

 

Kekecewaan juga dirasakah Sutrisno, warga Pekuncen. Sutrisno menderita sakit pada tulang punggungnya. Saat di Puskesmas, ia pun dirujuk ke satu Rumah Sakit swasta di Purwokerto.

 

Ia mengatakan meskipun menggunakan BPJS Kesehatan, ia tetap harus membayar biaya konsultasi dan rawat jalan. "Saya bayar Rp 150 ribu untuk konsultasi, belum termasuk obatnya mahal banget," kata dia.

 

November 2016, Sutrisno kembali cek kesehatan untuk melakukan operasi tulang belakang. Saat itu, dokter yang bersangkutan menurutnya, mengatakan biaya operasi keseluruhan Rp 50 juta. Dengan rincian Rp 30 juta ditanggung JKN-KIS dan sisanya Rp 20 juta ditanggung pribadi.

 

Namun, pelakasanaan operasinya dilakukan 28 Desember 2016. Sutrisno merasakan ada yang aneh dengan pembayarannya. "Aneh, tadinya bayar pribadi Rp 20 juta. Kok pas tanggal 28 Desember 2016, jadi kebalik Rp 20 juta ditanggung BPJS, lebihnya Rp 30 juta ditanggung pribadi. Masa bisa berubah. Karena setahu saya selama sesuai kelas semua ditanggung BPJS," katanya.

 

Sutrisno padahal mengaku sama sekali tidak mengetahui dirinya dinaikkan ke kelas VIP. Ia merasa masih dengan pelayanan kelas 1. "Tidak ada pemberitahuan atau persetujuan saya dipindah ke kelas VIP," katanya.

 

Frans, Sutrisno hanya menginginkan supaya BPJS Kesehatan sinkron dengan mitranya (Bank, Rumahsakit dan dokter). "Kami hanya ingin pelayanan nyaman, baik di rumah sakit maupun mitra lainnya. Supaya masyarakat nyaman dan tidak dirugikan," kata dia. (alf)

 

 

BPJS Beri Klarifikasi

 

Kepala Unit Manajemen Kepesertaan BPJS Kesehatan Purwokerto, Anif Saofika Pratama, mengatakan terkait autodebet yang tidak aktif merupakan kewenangan bank.

 

"Kesanggupan menggunakan autodebet tergantung bank. Kebanyakan juga masih Bank Mandiri dan BTN," kata Anif, Rabu (11/1).

 

Menurutnya, BPJS Kesehatan hanya melakukan koordinasi dengan mitra, satu di antaranya bank. Terkait ada atau tidaknya pemberitahuan, menurutnya bank telah mengirimkan sms blast.

 

"Kalau tidak menerima, kemungkinan nomor yang dipakai berbeda dengan nomor yang dicantumka saat registrasi pembayaran autodebet ke bank. Karena setiap akan memakai autodebet harus registrasi terlebih dahulu. BPJS hanya memfasilitasi formulir registrasinya, untuk kewenangannya ada di bank. Tapi kita selalu koordinasi," kata dia.

 

Sementara untuk peraturan terbaru memang kartu JKN-KIS akan dinonaktifkan setelah telat membayar satu bulan. Untuk mengantisipsinya, menurut dia, peserta ada baiknya rajin cek rekening dan catatan pembayaran. "Bisa dicek ke bank atau minimarket mitra BPJS Kesehatan. Kalau tidak bisa download aplikasi BPJS mobile untuk andorid. Dalam aplikasi BPJS mobile bisa dicek catatan pembayarannya," katanya.

 

Peserta menurut dia juga tidak perlu khawatir bayar double saat melakukan pembayaran secara manual. Karena menurut Anif, meskipun autodebet pada bulan yang sama kembali berjalan, uang yang masuk akan didepositkan untuk pembayaran bulan yang selanjutnya.

 

"Tidak perlu khawatir. Karena pasti uangnya akan tetap menjadi milik peserta. Kalau selama satu bulan dilakukan pembayaran autodebet, dan manual, nanti yang satu masuk pembayaran bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya akan ada pemberitahuan sudah dibayarkan," kata dia.

 

Sedangkan terkait biaya pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit, selama masih satu kelas dengan kartu JKN-KIS-nya, menurut dia semua biaya rumah sakit ditanggung BPJS Kesehatan. "Kalau ada pembayaran tambahan itu untuk yang naik kelas," katanya.

 

Setiap peserta yang akan naik kelas saat pelayanan kesehatan di rumah sakit menurutnya, pasti sudah mengetahui. Tidak mungkin tidak mengetahui saat naik kelas. (alf)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)