Banyumas

Seniman dan Demokrasi

Magang Dua | Jumat, 21 April 2017 - 10:24:03 WIB | dibaca: 28 pembaca

SEJAK babak baru perpolitikan Indonesia memasuki era demokrasi 'coblosan' untuk Pemilu, Pilbup/Wali Kota, Pilgub, maupun Pilpres, secara otomatis menyeret posisi seniman, terutama seniman panggung untuk masuk dalam kotak-kotak politik keberpihakan yang kentara. Karya seni apapun yang sebenarnya tetap berwarna 'bening' dan ternilai netral, tetapi tidak bagi sang senimannya, sang pencipta seni itu sendiri.

 

Taruhlan nama grup musik slengekan Slank, siapapun tahu, ketika kampanye Pilpres maupun Pilgub DKI, personelnya menjadi magnit panggung kampanye untuk Jokowi atau Ahok. Ia menjadi tim sukes pasangan Jokowi-JK di berbagai lapangan, stadion maupun gedung-gedung kampanye mereka. Begitu pula juragan monolog Butet Kertaredjasa, sama sebangun dengan Slank. Karya-karya seni mereka, karya lagu mereka tetap netral. Tetapi karena pemiliknya menjadi tidak netral, maka jelas akan menempatkan masyarakat luas pada polarisasi fans terhadap keduanya pula.

 

Begitu pula ketika Ahmad Dhani terang-terangan mendukung Prabowo maupun Anies dalam Pilgub DKI, kesenimanannya pun jadi terkotak politik. Dampaknya bisa saja menciutkan nilai kuantitatif fans bagi masyarakatnya. Tetapi di sisi lain bisa saja mengeraskan nilai kualitatif fanatisme fans. Karya-karya cemerlang Ahmad Dhani melalui Dewa 19 maupun grup lainnya tetap netral. Tetapi ketika pemilik karya tak lagi netral, bisa saja menyeret pada tingkat popularitas lagu-lagunya ke depan.

Seniman pusat, atau selebritis top tersebut di atas tidak saja dilakukan Slank, Ahmad Dhani maupun Butet. Seniman lain sebelumnya juga sudah ada yang seperti itu. Bahkan Rhoma Irama malah sampai bikin parpol.

 

Masyarakat luas sebenarnya lebih senang ketika fans mereka berada pada posisi independen ketika ada perhelatan pesta demokrasi. Tetapi ketahuilah, seniman (panggung) bukanlah PNS. Ia berkeringat dan dapat duit juga karena jerih payahnya berkesenian mandiri. Gaji atau honor yang mereka peroleh bukan dari negara, tetapi dari siapa yang menanggapnya. Kalau yang nanggap perorangan, institusi independen, pemerintah atau atas nama negara, kiprah seniman ini masih tetap bisa dinilai netral.

 

Tetapi peliknya ketika panen manggung diborong parpol, caleg, paslon bupati/walikota, gubernur maupun paslon presiden/wakil presiden, secara otomatis seniman ini dianggap telah benar-benar masuk kotak satu warna politik. Bahkan karena diborong dalam rentang waktu yang panjang dan banyak titik pentas, secara otomatis pula ia menjadi seniman yang masuk tim sukses. Inilah nasib yang harus diterima sebagai konsekuensi logis seniman masuk kotak politik.

 

Beruntung Indonesia masih punya seniman begawan semacam Iwan Fals atau Emha Ainun Nadjib. Penyanyi garang yang sebenarnya romantis ini, Iwan Fals, tetap menempatkan dirinya dalam posisi netral politik. Bahkan ketika terjadi hingar bingar Pilkada DKI kemarin, dirinya malah bikin pooling untuk paslon gubernur/wakil gubernur DKI. Salutlah aku.

 

Seniman begawan lainnya, sastrawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, juga patut kita kasih hormat dalam persoalan independensi pemilu selama ini. Memang seniman manapun, seniman desa, seniman kecamatan, seniman kabupaten, seniman provinsi juga sebaiknya netral ketika ada pemilu, pilbup, pilgub maupun pilpres. Cuma sayangnya, panen job pentas seniman justru muncul manakala ada perhelatan pesta demokrasi. Nilai honor mereka bisa berlipat saat ditanggap oleh parpol atau calon bupati/gubernur/presiden dibanding jika hanya ditanggap mantenan atau sunatan. Itulah dilemanya. Seniman bukan PNS, walaupun kualitas kerjanya bisa melebihi PNS.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)