Cilacap

Dana Bansos Jadi Bancakan

Rp 240 Juta Diduga Dikorup

satelit post | Rabu, 17 Mei 2017 - 12:32:02 WIB | dibaca: 96 pembaca

 

CILACAP, SATELITPOST-Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH) tahun anggaran 2016 di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap diduga menjadi bancakan sejumlah oknum di desa setempat. Dana sebesar Rp 600 juta yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut, diduga disunat ratusan juta.

 

Dari informasi yang dihimpun SatelitPost, diduga dana yang menguap diperkirakan mencapai Rp 240 juta lebih. Dana tersebut diduga disunat oleh Kepala Desa Pahonjean serta sejumlah oknum yang tergabung dalam kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertugas menjadi pendamping para penerima.

 

Di Desa Pahonjean, ada 60 kepala keluarga (KK) yang menerima Dana Bansos RTLH tersebut dengan masing-masing penerima sebesar Rp 10 juta. Mereka terbagi dalam tiga Pokmas.

 

Di Pokmas I, dari dana yang seharusnya diterima masyarakat dalam bentuk material bangunan sebesar Rp 10 juta, ternyata yang disalurkan hanya Rp 5 – Rp 7 juta. Sementara di Pokmas II, material bangunan yang diserahkan hanya antara Rp 2 – Rp 3 juta. Sedangkan di Pokmas III, masyarakat hanya menerima bahan material senilai Rp 3 – Rp 5 juta.

 

Satu tokoh masyarakat Desa Pahonjean berinisial SG mengatakan, dana yang seharusnya utuh diterima warga kurang mampu tersebut sudah disunat terlebih dahulu. Bahkan, hasil rekap pembagian untuk masing-masing oknum juga ada.

 

“Jelas ini menjadi bancakan. Saya menemukan data, ada tulisan pembagian, setor ke toko material hanya Rp 140 juta, kemudian  diambil Rp 10 juta. Selanjutnya  untuk jatah kades Rp 16,5 juta, bayar utang Rp 13,5 juta, Ketua Pokmas Rp 10 juta, kemudian ada yang menerima Rp 8 juta dan ada yang Rp 2 juta,” katanya. Itu baru dari satu pokmas, padahal di sini ada tiga Pokmas. "Kabarnya, Pokmas yang lain untuk kades Rp 20 jutaan,” katanya.

 

Dia mengatakan, para penerima bantuan sebenarnya sudah komplain dengan material yang diterima. Akan tetapi, ketika warga mendatangi Pokmas maupun toko material yang menyuplai barang, keduanya saling lempar tanggung jawab. Sehingga masyarakat pun menjadi kebingungan.

 

“Pokmas II katanya ada tambahan, tapi rata-rata nilainya maksimal Rp 7 juta. Penerima semua komplain. Ada yang datang ke tempat toko material, kemudian ke Pokmas. Tetapi mereka saling lempar. Pokmas itu yang mengirim. Ini jelas kerugian, tadinya mau datang ramai-ramai ke balai desa, tetapi belum jadi dilakukan. Ini bentuk penyimpangan yang sangat memprihatinkan karena menyangkut orang-orang miskin,” ujarnya.

 

Satu hal yang membuat dana mudah disunat, kata dia, selain dana ditransfer langsung ke rekening Pokmas, juga disebabkan adanya perangkat desa maupun DPD yang menjadi Ketua Pokmas. Sehingga pengawasan pun tidak ada. Padahal, perangkat maupun DPD tidak diperbolehkan menjadi Pokmas.

 

“Yang aneh, DPD itu seharusnya menjadi pengawas, lha ini malah menjadi Ketua Pokmas, sehingga tidak ada pengawasan. Ada juga perangkat desa yang ikut Pokmas. Padahal perangkat desa maupun DPD tidak boleh menjadi Pokmas,” katanya.

 

Untuk diketahui, Di Desa Pahonjean  ada tiga Pokmas. Masing-masing Pokmas terdiri dari tiga orang dengan jabatan Ketua, Sekeretaris dan Bendahara.

 

 

Di sisi lain, Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengaku sangat menyayangkan adanya informasi menguapnya dana bansos senilai ratusan juta tersebut. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh rakyat yang kurang mampu, justru menjadi bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

 

“Kalau memang dugaan penyunatan ini terbukti, harus ditindaklanjuti dan diproses hukum. Sebab, dana yang disetorkan dari rakyat dan untuk rakyat ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Proses hukum saja agar ada efek jera,” katanya.

 

Ia mengatakan, kasus penyunatan dana Bansos yang terjadi di Pahonjean, tidak menutup kemungkinan juga merambah desa lainnya. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari seluruh dinas terkait.

 

“Pengawasan dari Pemkab akan kurang optimal jika ada temuan penyelewengan tetapi tidak dilanjutkan ke proses hukum. Seharusnya diproses hukum agar tidak terulang di kemudian hari,” ujarnya. (amron_alfarizie@yahoo.com)

 

Kades Membantah

 

Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Suyoto membantah tudingan telah melakukan penyunatan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 60 penerima. Dia mengaku tidak ikut menangani karena pelaksanaan rehabilitasi dikelola  kelompok masyarakat (Pokmnas). Satu kelompok mengelola 20 unit RTLH dengan alokasi dana masing-masing Rp 10 juta.

 

Dana tersebut untuk membiayai pembelian bahan material melalui toko material yang telah ditunjuk dengan pembelian secara bertahap sesuai kebutuhan. “Tidak benar itu silakan di-cross check kepada penerima dan Pokmas bisa dihitung sesuai dengan jumlah dan harga yang dibeli sesuai anggaran,” katanya saat dihubungi lewat telepon, Senin (15/5). (taslim)










    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)