Purbalingga

Sekolah Diminta Terapkan Skala Prioritas

Protes Dana Sumbangan Makin Deras

satelit post | Jumat, 03 Juli 2015 - 10:32:09 WIB | dibaca: 556 pembaca

sumber.fotonet

PURBALINGGA, SATELITPOST-Polemik sumbangan pembangunan sekolah terus bergulir. Orangtua siswa terus melancarkan protes melalui media sosial. Setelah melaporkan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kini permasalahan ini dilaporkan ke Ombudsmen wilayah DI Yogyakarta.

 

Protes membabibuta ini mendapat respon positif dari netizen. Banyak yang setuju biaya pendidikan murah. Dukungan disampaikan melalui komentar status satu di antara orangtua siswa, Yudia Patriana. Yudia mempertanyakan landasan hukum penarikan sumbangan yang menurutnya lebih mirip pungutan liar.

 

"Mana Perbupnya? Kalau ndak ada berarti pungutan yang ada bisa dikatakan sebagai pungutan liar (pungli) dan melanggar hukum," begitu bunyi potongan satu dari komentarnya.

 

Hal ini berkaitan dengan Perda nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada Pasal 8 Ayat (4) menyebutkan "Besaran maksimal jumlah sumbangan, pungutan dan dana pengembangan institusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati". Sementara itu peraturan bupati mengenai hal ini belum juga disusun.

 

Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Bambang Irawan, mengatakan, sekolah semestinya bijak dalam menetapkan besaran biaya sumbangan. Menurutnya, sekolah semestinya menyusun skala prioritas sebelum menetapkan program kerja. Pekerjaan yang paling mendesak bisa diprioritaskan. Sementara yang tak pokok bisa dikerjakan tahun berikutnya.

 

Selain itu, menurutnya sekolah tidak semestinya memaksakan program pembangunan sekolah selesai dalam satu tahun. Ia menyodorkan usulan agar anggaran pembangunan bisa dipecah dalam kurun dua atau tiga tahun, sehingga beban orangtua siswa bisa lebih ringan. "Karena menjelang Lebaran, seperti biasa, orangtua siswa banyak beban pengeluaran. Sehingga sekolah semestinya bisa lebih bijak," ujar dia.

 

Komisi III sendiri telah mengklarifikasi permasalahan ini ke Dinas Pendidikan Purbalingga. Ia meminta polemik sumbangan ini menjadi yang terakhir. "Disepakati, dinas akan berkomunikasi dengan sekolah untuk mencari jalan tengah," kata dia.

 

Sebelumnya, Kepala SMA 1 Purbalingga, Drs Kustomo, mengatakan, persoalan ini telah dibicarakan dengan Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga. Menurutnya, sumbangan ini bersifat tidak mengikat. "Bahkan kalau ada yang tidak mampu, bisa bebas dari sumbangan ini. Sebab, kami menerapkan subsidi silang," kata dia.

 

Kustomo menjelaskan, sumbangan sebesar Rp 4 juta per siswa akan digunakan untuk merehab enam gedung lama dan biaya pengadaan 80 unit komputer. Komputer ini akan digunakan untuk laboratorium dan kebutuhan ujian nasional berbasis komputer (CBT).

 

Sumbangan Rp 4 juta ini juga tidak harus langsung dibayar. Ia mengatakan, sumbangan bisa dibayarkan bertahap sebanyak empat kali selama satu semester. Sumbangan ini lebih kecil dibanding tahun lalu sebesar Rp 5 juta. (afgan86@yahoo.com)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)