Cilacap

Rp 240 Juta Dinilai Menguap

Polisi Usut Dugaan Korupsi Bansos

satelit post | Jumat, 19 Mei 2017 - 13:06:31 WIB | dibaca: 65 pembaca

 

 

CILACAP, SATELITPOST-Kepolisian Resor Cilacap langsung bergerak cepat untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH) tahun anggaran 2016 di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang menjadi bancakan sejumlah oknum di desa setempat.

 

Kapolres Cilacap AKBP Yudo Hermanto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Agus Supriadi SH SIK mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dugaan korupsi dana Bansos yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut. Surat panggilan terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan dana tersebut pun sudah disiapkan.

 

“Secepatnya akan kita panggil pihak-pihak yang terlibat maupun mengetahui seputar dana Bansos itu. Kita akan selidiki kasus ini. Kita juga sudah menyiapkan petugas yang akan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data,” katanya.

 

Kasat Reskrim menambahkan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Bansos ini. Selain itu, penyidik juga tidak akan segan-segan untuk menetapkan tersangka bagi siapa saja yang terbukti menerima aliran dana dari dana itu.

 

“Dari informasi awal yang kita peroleh, dugaan korupsinya cukup besar. Sebab dari anggaran Rp 600 juta yang dikucurkan, ada uang ratusan juta yang diduga menguap dan dinikmati oleh segelintir oknum yang berurusan dengan dana Bansos itu,” ujarnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan dana sebesar Rp 600 juta untuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH) tahun anggaran 2016 di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Dana sebesar itu diduga menguap hingga mencapai Rp 240 juta.

 

Dari informasi yang dihimpun SatelitPost, dana ratusan juta yang menguap tersebut diduga disunat oleh Kepala Desa Pahonjean serta sejumlah oknum yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bertugas menjadi pendamping para penerima. Tercatat ada 60 kepala keluarga (KK) yang menerima Dana Bansos RTLH tersebut dengan masing-masing penerima sebesar Rp 10 juta. Mereka terbagi dalam tiga Pokmas.

 

Di Pokmas I, dari dana yang seharusnya diterima masyarakat dalam bentuk material bangunan sebesar Rp 10 juta, ternyata yang disalurkan hanya Rp 5 – Rp 7 juta. Sementara di Pokmas II, material bangunan yang diserahkan hanya antara Rp 2 – Rp 3 juta. Sedangkan di Pokmas III, masyarakat hanya menerima bahan material senilai Rp 3 – Rp 5 juta.

 

Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Pahonjean berinisial SG mengatakan, dana yang seharusnya utuh diterima warga kurang mampu tersebut sudah disunat terlebih dahulu. Bahkan, hasil rekap pembagian untuk masing-masing oknum juga ada.

Sebelumnya, Kepala Desa Pahonjean Suyoto membantah telah melakukan penyunatan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) yang berjumlah 60 unit dengan alokasi anggaran masing-masing Rp 10 juta /unit. Atas informasi tersebut dia meminta agar kelompok masyarakat (Pokmas), penerima RTLH, dan pelapor untuk melakukan klarifikasi secara transparan disaksikan media termasuk toko material sebagai penyedia barang yang di tunjuk.

 

“Saya minta semuanya memberikan keterangan secara terbuka disaksikan media dan LSM  untuk membuktikan benar atau tidak adanya penyunatan dana,” katanya kepada SatelitPost, Selasa (16/4).

 

Hal tersebut dilakukan agar menjadi jelas dan  tidak menimbulkan fitnah. Bila perlu, katanya, dilakukan audit dan cek langsung ke rumah yang dibangun. Dari situ, diketahui apakah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun RTLH tersebut atau tidak.

 

Kepada SatelitPost  dia mengakui tidak tahu kalau pengurus Pokmas tidak boleh dari unsur Perangkat Desa seperti, Kepala Dusun, dan Ketua BPD. “Saya belum pernah beritahu  Bapermas kalau Pokmas tidak boleh dari Perangkat Desa maupun BPBD,” katanya. (ron)










    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)