Ekonomi

Operator Layanan BRT

Pemda Tak Berpengalaman, Kemenhub Tunjuk Damri

satelit post | Kamis, 30 Juli 2015 - 13:50:43 WIB | dibaca: 208 pembaca

Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan dan Menko Bidang Kemaritiman RI, Indroyono Soesilo menekan tombol sirine menandai Produksi dan perakitan 1.000 armada bus besar bus rapid transit (BRT), Rabu (29/7) siang di Karoseri Laksana, Kabupaten Semarang. kompas.com/ syahrul munir

UNGARAN, SATELITPOST- Ketidakmampuan pemerintah daerah membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk Perum Damri untuk mengoperasikan bus rapid transit (BRT) di 33 provinsi. Hal ini mengacu dari pengalaman Kemenhub yang sempat menyerahkan bus langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada perusahaan bus profesional, beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Bina Sistim Transportasi Perkotaan Kemenhub, Yuyun Wahyuningrum, hal tersebut berdampak terhadap banyaknya bus yang tidak terawat.

"Kebanyakan Pemda tidak punya pengalaman mengelola angkutan umum. Makanya kami serahkan ke Damri dulu, sambil Pemdanya belajar," kata Yuyun dilansir dari Kompas.com.

Direktur Utama Perum Damri, Agus Subrata mengatakan, beberapa tahun terakhir pihaknya memang sering menerima bus dari pemerintah daerah yang sudah dalam keadaan tidak laik. Hal itulah yang Agus sebut tidak boleh lagi terjadi ke depannya.

"Jangan sampai nanti busnya udah jelek baru dikembalikan ke kita. Banyak contoh. Seperti Manado, sudah jelek baru diserahkan ke kita. Kalau sudah ada yang rusak baru lari ke kami," kata dia.

Langsung on The Road
Ia juga berharap, pemerintah daerah penerima BRT dapat menyediakan anggaran untuk pengurusan izin trayek. Sebab Damri sudah mengeluarkan dana yang besar selama proses perakitan hingga pengiriman ke daerah-daerah penerima hingga Rp 200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk working capital, bea balik nama, dan biaya pengiriman bus.

"Untuk tiga hal tersebut, kami udah habis Rp 200 miliar. Belum termasuk ngurus trayek. Jadi kami berharap ada pembicaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (terkait penyediaan anggaran untuk pengurusan izin trayek). Harusnya kami nanti langsung bisa on the road," kata Agus.

Agus menilai alasan yang ia kemukakan harusnya dapat diakomodir. Sebab BUMN bidang transportasi lain juga mendapatkan hal yang sama apabila mendapat tugas dari pemerintah untuk menjalankan layanan transportasi di daerah.

Adapun BUMN yang ia contohkan adalah PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). "ASDP itu begiru terima kapal, bisa langsung jalan. Kenapa kami tidak bisa," ujar dia. (jul)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)