Peristiwa

KPK Terima 300 Aduan Soal Dana Desa

satelit post | Jumat, 19 Mei 2017 - 17:32:34 WIB | dibaca: 85 pembaca

 

 

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan pihaknya menerima 300 aduan masyarakat terkait penggunaan dana desa.

"KPK sejauh ini sampai akhir tahun lalu, sekitar 300 lebih lah pengaduan masyarakat terkait dana desa," ujar Alexander di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/5), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Atas banyaknya aduan tersebut, Alexander mengatakan pihaknya telah melaporkan sejumlah kepala desa kepada inspektorat Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

"Kewenangan KPK itu kan hanya menyangkut masalah penyelenggaraan negara, sementara kepala desa itu kan tidak masuk kualifikasi penyelenggara negara," katanya.

Alasan tersebut yang membuat KPK melimpahkan aduan masyarakat tersebut ke inspektorat kementerian pembangunan desa. "Atau kita limpahkan ke aparat pengawasan internal pemerintah setempat, untuk ditindaklanjuti," ujar Alexander.

Alexander pun mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar ada mekanisme terkait pemberian sanksi administrasi kepada kepala desa yang diketahui menyelewengkan dana tersebut.

"Misalnya dengan pemberhentian kepala desa, kalau diketahui dia melakukan penyimpangan dana desa itu," katanya.

Pemecatan dikatakan Alexander akan lebih efektif memberangus korupsi di lingkungan aparat desa. "Pecat saja, suruh kembalikan uangnya, kita pecat, hal itu yang kami dorong. supaya penyelesaiannya bisa lebih cepat, lebih efektif," kata Alexander.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa.

Menurut Eko, dari 600 laporan yang masuk, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti. Eko menjelaskan, setiap ada penyelewengan dana desa, ia meminta segera dilaporkan kepada pihaknya.

Menurutnya sudah ada satuan tugas dana desa dan tentu bisa dilaporkan melalui telepon secara gratis ke nomor 15040. Dari laporan itu, lanjut Eko, pihaknya akan melakukan analisa dan langsung menindaklanjutinya dengan memberikan data itu kepada penegak hukum. (gus)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)