Purbalingga

Jangan Main-main dengan Dana Desa

Magang Dua | Rabu, 19 April 2017 - 10:37:00 WIB | dibaca: 37 pembaca

KEBIJAKAN Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan bermiliar-miliar uang berputar di desa setiap tahunnya. Banyaknya rupiah yang digelontor oleh pemerintah ke desa tersebut dapat dikatakan seperti pisau bermata dua.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga, Nur Mulat Setiawan SH mengatakan, besarnya uang yang dialokasikan di setiap desa dapat menjadi stimulus percepatan pembangunan jika dikelola dengan baik. Namun jika tidak berhati-hati, tidak menutup kemungkinan besarnya bantuan pemerintah tersebut dapat mempercepat pejabat di lingkungan desa untuk dijebloskan ke dalam jeruji besi.

 

Untuk itu, pria asal Semarang ini mengingatkan aparatur pemerintahan desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan uang negara tersebut. “Ikuti petunjuk dan aturan main yang digariskan. Jika diperlukan konsultasi dengan aparat hukum seperti kejaksaan maupun instansi lain seperti OPD terkait, tidak usah sungkan. Kami siap membuka diri,” katanya.

 

Menurut Mulat, ketika pengelola keuangan dana untuk desa belum memahami aturan main, maka sangat berpotensi melanggar hukum. Karenanya, diperlukan audiensi maupun dengar pendapat dan diskusi dengan pihak terkait.

 

“Kami mencontohkan, ketika soal teknis penggunaan uang untuk membangun fisik, maka diperlukan koordinasi dengan instansi teknis. Misal soal hukum dan tata aturan, agar tidak terjerat tindak pidana, maka bisa ke kejaksaan. Tidak usah sungkan, karena jika tidak mengerti namun nekat dan melanggar, maka perbuatan melawan hukum bisa terjadi,” ujarnya. (bal)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)