Politik

KPK Diminta Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam

DPR Gunakan Hak Angket

Magang Dua | Jumat, 21 April 2017 - 10:15:57 WIB | dibaca: 16 pembaca

JAKARTA, SATELITPOPST-Dewean Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggunakan hak angket terkait penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket itu satu di antaranya meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam. Usulan hak angket diputuskan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4) dini hari.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar adanya usulan hak angket kepada KPK yang dibahas Komisi III DPR. Menurut Fahri, angket merupakan hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Menurutnya, itu diperlukan untuk memperbaiki sebuah lembaga negara.

 

"Sifatnya itu kan terbuka ya dan dapat diikuti oleh masyarakat jadi kalau ada penyelidikan yang dilakukan DPR pasti baik untuk masyarakat pasti baik untuk kepentingan kelembagaan dan penataan kelembagaan negara," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/4) dikutip dari Tribunnews.com.

 

Fahri pun menganggap wajar adanya usulan Komisi III tersebut. Ia mengatakan hak angket diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat kepada KPK. "Jadi saya kira itu positif dan kita sebagaimana semboyan KPK, kan kalau kita jujur ya kita hebat. Enggak usah takut itu," kata Fahri.

Sementara KPK menyatakan tidak akan membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP). Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. "Kami sudah sepakat untuk itu. Kami sudah berikan pernyataan kemarin untuk kata-kata itu," kata Basaria Panjaitan di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (20/4) dikutip dari Kompas.

Basaria mengatakan, berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam telah disebutkan di persidangan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk terdakwa Sugiharto dan Irman. Ia menduga anggota DPR tidak mengikuti jalannya persidangan. "Sebenarnya kalau BAP Ibu (Miryam) itu kan disidang sudah ada. Mungkin mereka enggak ngikutin aja, pengen nanya-nanya seperti itu," ujar Basaria.

Basaria mempersilakan DPR menggunakan kewenangannya dalam membuat hak angket. Meski demikian, ia menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP akan terus berlanjut. "Kami harus profesional. Masalah ada permintaan apapun itu silakan saja tapi tidak akan mengganggu penyidikan yang dilakukan KPK," ujar Basaria.

Basaria meyakini hak angket tidak akan berlanjut untuk digulirkan secara resmi ke KPK. Saat ini, usulan hak angket tengah disusun oleh anggota Komisi III. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.(gan)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)