Purbalingga

Capai 57 Persen APBD 2018

Belanja Tak Langsung Masih Dominan

Magang Dua | Kamis, 20 April 2017 - 10:21:41 WIB | dibaca: 18 pembaca

PURBALINGGA, SATELITPOST–Tahun 2018 penerimaan keuangan APBD Purbalingga diproyeksi sebesar Rp 2,036 triliun. Dari total penerimaan tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,16 triliun (57 persen), belanja langsung sebesar Rp 850,8 miliar (42 persen) dan pembiayaan Rp 16,03 miliar (1 persen).

 

“Dari belanja tidak langsung tersebut 40 persennya atau sekitar Rp 819,9 miliar untuk belanja pegawai termasuk gaji, transfer ke desa Rp 306,9 miliar (15 persen), belanja bantuan sosial Rp 23 miliar, belanja hibah 1 persen, dan belanja subsidi Rp 500 juta,” kata Bupati Purbalingga, Tasdi, Rabu (19/4).

 

‎Total penerimaan ini, lanjut Tasdi  berasal dari pendapatan Rp 1,962 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 74,138 miliar. Pemkab Purbalingga juga masih mengandalkan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1,27 triliun.

 

"Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menyumbang 17 persen saja atau sekitar Rp 353,7 miliar. Pendapatan lainnya dari penerimaan yang sah sekitar 16 persen atau sekitar Rp 334 miliar dan pembiayaan hanya 4 persen atau sekitar Rp 74 miliar," katanya.

           

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional, Kabupaten Purbalingga menetapkan prioritas tahun 2018 dengan menerapkan prinsip money follow programe. Prioritas tersebut yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai, mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan dan meningkatkan kinerja pemerintahan guna  mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

            

“Tahun 2018 fokus peningkatan IPM dan mengurangi angka kemiskinan dengan memadukan pelaksanaan misi ke-4 yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan serta misi ke–5 tentang ekonomi kerakyatan. Sinergi ini tentunya harus ditopang dengan misi lainnya yang telah kami tetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2016–2021),” kata Tasdi.

            

Upaya untuk meningkatkan IPM akan dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kemudian menerapkan strategi mendorong penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan (pendidikan untuk semua) serta meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan pendidikan bermutu melalui cara pemerataan dan peningkatan kualitas guru, sarpras dan pembiayaan pendidikan yang memadai.

 

Sedangkan strategi yang berkaitan dengan kesehatan dilakukan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat menuju paradigma sehat bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan bermutu dengan pemerataan dan peningkatan kualitas sarpras baik di rumah sakit, puskesmas, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan  dan pembiayaan kesehatan.

 

"Fokus misi ke-5 dilakukan melalui strategi meningkatkan jumlah uang yang masuk dan beredar di Purbalingga dan mengendalikan inflasi. Upaya yang dilakukan seperti memproduksi dan menjual produk ke luar Purbalingga, mendatangkan konsumen ke Purbalingga (wisatawan, kuliner), mengirim tenaga kerja, investasi dan lapangan kerja, serta menyelenggarakan festival," kata dia.

 

Strategi lainnya, lanjut Tasdi, dengan mengurangi jumlah arus  uang yang keluar dari wilayah Purbalingga melalui gerakan mengonsumsi produk lokal (bela beli Purbalingga) dan gerakan mengurangi konsumsi produk non lokal yang sudah mulai dicanangkan sejak tahun kemarin. (rar)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)