Purbalingga

Wacana Mendikbud Perkuat Pendidikan Karakter

Guru Wajib Bekerja 8 Jam

satelit post | Jumat, 19 Mei 2017 - 11:59:08 WIB | dibaca: 27 pembaca

 

 

PURBALINGGA, SATELITPOST-Untuk menyukseskan program pendidikan karakter, mulai tahun pengajaran baru mendatang, guru di Kabupaten Purbalingga akan berada di sekolah minimal selama delapan jam. Kebijakan ini dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerjanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, beberapa waktu lalu.

 

Dari waktu delapan jam ini, guru diharuskan memberi pembelajaran hanya 30 persen, sementara 70 persen lainnya untuk kegiatan kreatif. Selain itu, setiap memulai pembelajaran, siswa wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah selesai pembelajaran berdoa dan menyanyikan lagu nasional. "Siswa wajib memimpin semuanya, secara bergilir. Supaya menumbuhkan jiwa pemimpin," kata Muhadjir.

 

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Heriyanto SPd MSi, mengklaim guru-guru di Purbalingga siap menjalankan kebijakan tersebut. Heri mengatakan, tidak masalah bagi para guru jika harus delapan jam di sekolah. "Kita welcome saja. Semuanya sudah diatur, ada standar-standarnya," kata Heri.

 

Menurutnya, guru harus kreatif menyesuaikan waktu pembelajaran. Pasalnya, guru memang dituntut bisa semuanya. Namun, di Purbalingga sendiri, menurutnya, kebanyakan guru sudah menguasai kompetensi dan pengetahuan. "Hanya dalam kompetensi pedagogik memang ada yang masih rendah. Kompetensi lainnya sudah bagus," katanya.

 

Sementara untuk adaptasi dengan wacana peraturan tersebut, menurut dia guru bisa aktif di KKG MGMP. Ada banyak pelatihan yang sudah dilakukan.

 

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga, Sarjono, mengatakan, PGRI mendukung kebijakan ini. Ia mengatakan, guru hanya butuh waktu untuk beradaptasi agar peraturan ini bisa berjalan baik.  "Guru selalu mengikuti peraturan. Kalau ada kebijakan dilaksanakan," kata dia.

 

Sementara untuk guru honorer menurutnya diperlukan regulasi khusus. Karena, memang belum mendapatkan penghasilan yang tetap. "Pemerintah harus bertanggung jawab. Bagaimana mereka mendapatkan hak untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik,” kata dia.(alfiati.satelitpost@gmail.com)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)