October 28, 2014 11:48 am
Berita

8 Tempat Karaoke Tak Punya Izin

 

 

ilustrasi

BANJARNEGARA,SATELITPOST- Di Kabupaten Banjarnegara, kota yang tidak terlalu luas ini ternyata menjadi lahan subur bisnis hiburan atau tempat karaoke. Saat ini, telah terdapat 21 tempat karaoke, akan tetapi, hanya 13 yang memiliki izin dan 8 diantaranya belum berizin namun sudah beroperasi.

 

Kasatpol PP Kabupaten Banjarnegara, Mulyanto, mengatakan, Pemkab akan menutup tempat karaoke yang belum memiliki izin operasional namun sudah beroperasi. “Kami akan berlaku tegas dengan tidak memberikan tolerensi kepada para pengusaha yang membandel. Tempat-tempat karaoke tanpa izin akan ditutup,” kata Mulyanto, pada saat menggelar pertemuan dnegan para pengusaha karaoke beberapa waktu lalu.

 

Menjamurnya tempat hiburan tersebut, kata dia, menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, karena diduga menimbulkan banyak dampak negatif. Menurut Mulyanto, pihaknya sudah berulangkali menegur pengusaha tempat karaoke yang belum memiliki izin. Namun mereka tetap membandel.

 

Sesuai peraturan bupati Nomor 43 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Banjarnegara, setiap pengusaha karaoke harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di bidang usaha karaoke.

 

“Pengusaha karaoke diwajibkan memiliki TDUP. TDUP tersebut akan keluar setelah memperoleh persetujuan prinsip penyelenggaaan usaha karaoke, izin lokasi, izin gangguan dan izin mendirikan bangunan,” katanya.

 

Selain itu, pengusaha hiburan diharuskan untuk mentaati jam operasional tempat usaha karaoke. Yaitu, waktu operasional hari Senin hingga Jumat  jam buka pelayanan pukul 10.00 hingga 24.00. Sedangkan untuk hari libur nasional pukul 10.00 hingga pukul 01.00.

 

“Aturan lainnya, tempat usaha karaoke  dilarang menyediakan dan menyimpan dan mengedarkan segala bentuk minuman keras, serta melarang pengunjung berusia kurang dari 18 tahun pada pukul 22.00 sampai dengan 01.00. Aturan ini dikeluarkan sebagai upaya pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan yang mengarah pada asusila,” kata Mulyanto

 

Terpisah, Anang Sutanto, Kabid Pendapatan lainnya pada DPPKAD Banjarnegara, mengatakan, alasan apapu, semua pelaku investasi yang ada di Banjarnegara harus memberikan kontribusi yang jelas kepada pemerintah. ” Apapun alasannya, yang hanya kami tahu adalah tertib aturan dan membayar pajak, restribusi maupun perizinan kepada pemerintah. Termasuk didalamnya pajak hiburan yang belum maksimal yang dibayarkan oleh para pengusaha yang sudah berizin,” katanya. (gat)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top